Demokrasi Lokal

Evaluasi Pemilukada di Indonesia

Pemilihan umum kepala daerah merupakan laboratorium demokrasi di Indonesia. Dari situ kita dapat melihat sudah sejauh mana demokrasi berjalan dan di tahap apa sebenarnya kita berada. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilukada akan selalu hangat untuk dikaji dan diperbincangkan.

Sudah ratusan Pemilukada digelar hingga saat ini. Sudah ratusan pula pemimpin daerah yang dihasilkan. Bahkan, sudah jutaan rakyat berpartisipasi untuk sekedar memilih satu pasangan dalam setiap gelaran lima tahun ini. Namun, apa hasilnya sekarang? Pernahkah kita mengevaluasinya secara komprehensif. Kenapa hampir semua pelaksanaan Pemulukada berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Sudahkah kita mengkajinya secara mendalam dan menemukan solusi atas segala persoalan yang muncul? Jika belum, maka saatnya melakukan refleksi.

Untuk itulah buku ini hadir. Buku yang berisi kumpulan makalah dari para profesional, akademisi, dan pakar di bidangnya ini bertujuan untuk menyajikan hasil telaah komprehensif dengan pendekatan multiaspek mengenai pelaksanaan Pemilukada. Ditambah lagi, para penulis menyajikan data-data aktual untuk memperkaya wawasan pembaca. Beberapa aspek dikupas dalam buku ini. Mulai dari aspek normatif, penegakan hukum, pengawasan, sistem penyelenggaraan, hingga proyeksi dan strategi perbaikan Pemilukada ke depan.

Sebelum masuk ke pokok pembahasan, paparan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (sekarang mantan) Moh. Mahfud MD dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (sekarang mantan) Djoko Suyanto dapat menjadi pengantar memasuki lintasan pemikiran para penulis dalam buku ini. Adapun para penulis adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI Arif Wibowo, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman, Ketua KPU A. Hafidz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Pakar Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej, Pakar Hukum Pidana Topo Santoso, Ketua Pelaksana PERLUDEM Didik Supriyanto, dan Direktur Pelaksana Harian KOMPAS Budiman Tanuredjo.

Penulis : Kumpulan Makalah Penulis
Penerbit : Konstitusi Press (Konpress)
Cetakan Pertama : Juli 2012
Ukuran : xiv + 258 hlm, 15 x 22 cm
ISBN : 978-602-18634-1-1

Selengkapnya... »

Hukum, Pemilu,

{[['']]}

Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Teori Negara Demokrasi dan Teori Negara Hukum dibahas dalam buku ini yang berpengaruh besar dengan diakomodasinya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan prinsip-prinsip bagi MK mengawal Pemilu yang demokratis. Penulis juga membahas praktik penyelenggaraan Pemilu sejak Orde Lama sampai dengan era Reformasi disertai dengan analisis perbandingan antara periode yang penting untuk rekomendasi perbaikan Pemilu ke depan. Buku ini juga mengulas secara menarik penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dan perbandingan penyelesaian Pemilu di beberapa negara.

    Penulis : Jenedri M. Gaffar
    Penerbit : Konstitusi Press (Konpress)
    Cetakan Pertama : November 2013
    Ukuran : x + 228 hlm, 14.8 x 21 cm
    ISBN : 978-602-7995-05-5

Selengkapnya... »

Hukum, Pemilu,

{[['']]}

Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

 

 

 

Buku karya Sekretaris Jenderal MK, Dr. Jenedri M. Gaffar, ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusiyang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu).

Hukum Pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan-putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum Pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil Pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang, pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di Masa depan.

Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan Perselisihan Hasil Pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidendi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tegolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum Pemilu Baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum Pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan.

    Penulis : Jenedri M. Gaffar
    Penerbit : Konstitusi Press (Konpress)
    Cetakan Pertama : November 2013
    Ukuran : xvi + 236 hlm, 14.8 x 21 cm
    ISBN : 978-602-7995-04-8

Selengkapnya... »

Hukum, Pemilu,

{[['']]}